 |
| Bambang DH |
JATIMEDIA
Pemilihan Gubernur Jatim pada Agustus mendatang bakal tidak menarik.
Sampai saat ini hanya pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang sudah
'proklamasi'. Calon lain belum nampak.
Bahkan Bambang DH yang disebut-sebut akan maju dari PDIP juga menolak undangan fit and proper test.
Sedianya, Bambang DH yang saat ini menjadi wakil walikota Surabaya diundang fit and proper test pada hari ini di DPP PDIP sebagai bakal calon gubernur. Namun Bambang memilih absen meski undangan itu bersifat wajib.
"Saya tidak mendaftar. Tadi memang ada undangan fit proper test," tegas Bambang DH kepada detiksurabaya.com, Selasa (19/2/2013).
Sikap tegas Bambang DH ini sekaligus menegaskan dirinya tidak pernah berambisi menjadi gubernur maupun wakil gubernur Jatim seperti isu yang berhembus saat demo bersama cabang-cabang PDIP menentang kepemimpinan Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji.
"Ini menegaskan sikap saya. Saya memberikan kanal kepada cabang-cabang yang ingin menyalurkan aspirasi namun saat itu ada yang menuding saya berambisi jabatan dan ingin maju di pilgub," kata Bambang DH.
Bambang yang juga salah satu wakil ketua di DPD PDIP Jatim ini juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepengurusan partai yang telah digelutinya selama ini.
Alasan lain yang meneguhkan ketidakhadirannya dalam undangan DPP adalah tentang pijakan kebijakan partai dalam mengeluarkan rekomendasi calon kepala daerah yang tidak pernah jelas.
"Nggak jelas, pijakan rekomendasinya. Yang ndak mendaftar saja bisa dapat rekomendasi kok," kata Bambang DH. Kegalauan Bambang DH ini manusiawi.
Sebab kasus Pilkada DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi sama sekali tidak pernah mendaftar calon gubernur tetapi justru mendapat rekomendasi. "Ya seperti DKI itu," tambah Bambang.
Kekecewaan lainnya, DPP bagi Bambang DH tidak merespon aspirasi cabang-cabang di Jawa Timur yang menginginkan perubahan yang lebih baik di DPD PDIP Jatim. Bagi Bambang, banyak pelemahan yang sudah disampaikan ke pusat namun tidak mendapat tanggapan yang serius.
"Kita sudah memberikan masukan ke DPP beberapa pelemahan-pelemahan di Jatim menjelang pilgub. Banyak yang sudah kita sampaikan. Pilkada Bojonegoro dan Tulungagung misalnya," ungkap Bambang DH.
Bagi Bambang DH, PDIP adalah rumahnya. Ia tidak ingin rumahnya dinodai oleh kader-kader yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Ibarat rumah itu ada kotoran, maka wajib dibersihkan.
"Kalau tahu ada pelemahan dan usulan cabang untuk perbaikan tidak direspon lak podo njlongkroke," kelakar Bambang DH yang menduga ada konspirasi di elit partai tersebut.
"Contohnya jelang pilgub ini. Apa yang dilakukan PDIP Jatim, ndak ada. Ini juga sudah kita sampaikan ke DPP," katanya.
Dengan sikapnya ini, Bambang DH yang selama ini dikenal cukup loyal sudah siap menerima resiko yang bakal dihadapinya. Termasuk bila ada sanksi atas 'pemberontakannya' sekalipun.
"Ndak masalah, picik kalau saya kena sanksi karena beda pendapat. PDIP kan partai demokrasi, mosok beda pendapat lalu disanksi. Ndak perlu ada kegalauan atau kekhawatiran lah. Yang melawan rekomendasi saja selama ini nggak kena sanksi kok," kata Bambang dengan nada enteng.
Informasi yang dihimpun detiksurabaya.com, sejumlah tokoh PDIP lain dari Jawa Timur juga tidak menghadiri undangan DPP hari ini.
Bahkan Bambang DH yang disebut-sebut akan maju dari PDIP juga menolak undangan fit and proper test.
Sedianya, Bambang DH yang saat ini menjadi wakil walikota Surabaya diundang fit and proper test pada hari ini di DPP PDIP sebagai bakal calon gubernur. Namun Bambang memilih absen meski undangan itu bersifat wajib.
"Saya tidak mendaftar. Tadi memang ada undangan fit proper test," tegas Bambang DH kepada detiksurabaya.com, Selasa (19/2/2013).
Sikap tegas Bambang DH ini sekaligus menegaskan dirinya tidak pernah berambisi menjadi gubernur maupun wakil gubernur Jatim seperti isu yang berhembus saat demo bersama cabang-cabang PDIP menentang kepemimpinan Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji.
"Ini menegaskan sikap saya. Saya memberikan kanal kepada cabang-cabang yang ingin menyalurkan aspirasi namun saat itu ada yang menuding saya berambisi jabatan dan ingin maju di pilgub," kata Bambang DH.
Bambang yang juga salah satu wakil ketua di DPD PDIP Jatim ini juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepengurusan partai yang telah digelutinya selama ini.
Alasan lain yang meneguhkan ketidakhadirannya dalam undangan DPP adalah tentang pijakan kebijakan partai dalam mengeluarkan rekomendasi calon kepala daerah yang tidak pernah jelas.
"Nggak jelas, pijakan rekomendasinya. Yang ndak mendaftar saja bisa dapat rekomendasi kok," kata Bambang DH. Kegalauan Bambang DH ini manusiawi.
Sebab kasus Pilkada DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi sama sekali tidak pernah mendaftar calon gubernur tetapi justru mendapat rekomendasi. "Ya seperti DKI itu," tambah Bambang.
Kekecewaan lainnya, DPP bagi Bambang DH tidak merespon aspirasi cabang-cabang di Jawa Timur yang menginginkan perubahan yang lebih baik di DPD PDIP Jatim. Bagi Bambang, banyak pelemahan yang sudah disampaikan ke pusat namun tidak mendapat tanggapan yang serius.
"Kita sudah memberikan masukan ke DPP beberapa pelemahan-pelemahan di Jatim menjelang pilgub. Banyak yang sudah kita sampaikan. Pilkada Bojonegoro dan Tulungagung misalnya," ungkap Bambang DH.
Bagi Bambang DH, PDIP adalah rumahnya. Ia tidak ingin rumahnya dinodai oleh kader-kader yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Ibarat rumah itu ada kotoran, maka wajib dibersihkan.
"Kalau tahu ada pelemahan dan usulan cabang untuk perbaikan tidak direspon lak podo njlongkroke," kelakar Bambang DH yang menduga ada konspirasi di elit partai tersebut.
"Contohnya jelang pilgub ini. Apa yang dilakukan PDIP Jatim, ndak ada. Ini juga sudah kita sampaikan ke DPP," katanya.
Dengan sikapnya ini, Bambang DH yang selama ini dikenal cukup loyal sudah siap menerima resiko yang bakal dihadapinya. Termasuk bila ada sanksi atas 'pemberontakannya' sekalipun.
"Ndak masalah, picik kalau saya kena sanksi karena beda pendapat. PDIP kan partai demokrasi, mosok beda pendapat lalu disanksi. Ndak perlu ada kegalauan atau kekhawatiran lah. Yang melawan rekomendasi saja selama ini nggak kena sanksi kok," kata Bambang dengan nada enteng.
Informasi yang dihimpun detiksurabaya.com, sejumlah tokoh PDIP lain dari Jawa Timur juga tidak menghadiri undangan DPP hari ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar