Media Madrid Gosipkan Messi

Messi

JATIMEDIA

Setelah pertandingan La Liga akhir pekan ini selesai, semua mata akan tertuju pada El Clasico tengah pekan nanti. Barcelona FC akan menjamu Real Madrid dalam leg kedua semifinal Copa del Rey.

Pada akhir pekan depan, El Clasico akan kembali digelar dalam ajang La Liga. Hanya saja, Madrid akan menjadi tuan rumah dalam duel kedua nanti. Pemain andalan Barca Lionel Messi merasa sudah siap menghadapi Los Blancos.

"kami tahu harus bermain maksimal untuk melawan Madrid; tim hebat dengan pemain-pemain luar biasa. Mereka memiliki kualitas fisik hebat. Kami tak bermain bagus dalam dua laga El Clasico sebelumnya. kami juga harus bisa melupakan kekalahan dari AC Milan," ujar Messi.

La Pulga kemudian membahas rumor tentang dirinya yang mengamuk usai laga El Clasico terakhir. Messi dikabarkan menghina Aitor Karanka dan mendatangi Alvaro Arbeloa di tempat parkir untuk marah-marah.

"Kritik seperti itu tak mengganggu saya, terutama setelah tahu dari mana berita seperti itu berasal," sindir Messi.

Mario Balotelli jadi sasaran fans mantan klubnya

JATIMEDIA

Seperti yang sudah diprediksi, Mario Balotelli menjadi orang yang paling disorot di Derby Della Madonnina pagi ini, ia jadi sasaran fans mantan klubnya.

Mario Balotelli

Sambutan tak ramah disuguhkan Interisti kepada mantan strikernya itu, umpatan "Balotelli kau adalah anak p******" rajin dialamatkan padanya sepanjang duel.

Lalu ada banner "Ballo kau manusia menyedihkan layaknya s***" dibentangkan, kabarnya hal ini ditujukan kepada sikap Mario yang tak mau mengakui anak yang dikandung sang mantan Rafaella Fico.

Janji sebelum laga yang diucapkan Ultras Inter (fans garis keras) bahwa tak bakal ada cacian berbau rasisme terbayar, mereka tidak melakukan hal itu.

Namun sayangnya justru segelintir orang tetap melakukan hal itu, teriakan suara monyet terdengar dan "mainan berbentuk pisang" sempat dilempar ke lapangan.

Balo sendiri tak terlalu menanggapi hal itu, sesekali ia hanya menyentuhkan jarinya di depan mulut sebagai gesture menyuruh diam.

Laga Derby Milan sendiri berkesudahan 1-1 di Giuseppe Meazza pagi ini, AC Milan membuka gol duluan lewat Shaarawy kemudian Inter menyamakan angka via Schelotto.

Anas balik serang SBY

Anas Urbaningrum

JATIMEDIA
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meyakini langkah KPK menjadikan dirinya tersangka karena ada pesanan dari pihak tertentu. Bahkan Anas menilai langkah lembaga antikorupsi tak terlepas dari pernyataan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya baru mulai berfikir, saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas status hukum saya. Benar katakan benar, salah katakan salah," ujar Anas di DPP Demokrat, Sabtu (23/2).

Setelah ada pernyataan itu, Anas mengaku langsung berfikir akan dinaikan statusnya menjadi tersangka. Ternyata prasangka itu jadi kenyataan ketika KPK kemarin resmi menjadikan dirinya sebagai tersangka kasus Hambalang.

"Ketika ada desakan seperti itu saya baru mulai berfikir jangan-jangan saya menjadi yakin saya akan jadi tersangka di KPK, setelah saya dipersilakan untuk lebih fokus berkosentrasi menghadapi masalah hukum di KPK," katanya.

Anas merasa dengan diminta fokus urusi masalah hukum seolah-olah dirinya sudah divonis bersalah sebelum masuk ke persidangan. Apalagi dia melihat sejumlah petinggi di internal partai menginginkan Anas dihukum.

"Ketika dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK berarti saya sudah divonis untuk status hukum, status hukum yang dimaksud tentu tersangka, apalagi saya tahu beberapa petinggi Demokrat yakin betul hakul yakin pasti minggu ini Anas menjadi tersangka," tandasnya.

Seperti diketahui, SBY sempat meminta, agar KPK segera menuntaskan kasus yang melibatkan kadernya. SBY bahkan meminta KPK segera menuntaskan kasus yang menjerat Anas agar Demokrat tidak semakin lama tersandera.

"Saya memohon kepada KPK untuk, ya bisa segera konklusif dan tuntas. Apa yang dilakukan oleh sejumlah kader Demokrat itu, kalau salah ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah maka kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di Tanah Air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi" terang SBY di Jeddah.
Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyampaikan 8 solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dialami Partai Demokrat. Salah satu poin disebutkan Anas diminta fokus urusi kasus hukumnya.

"Kepada Ketua Umum Partai Demokrat saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjabat wakil Majelis Tinggi sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan penataan partai ini, saya berikan kesempatan untuk untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum siap untuk memberikan bantuan hukum," kata SBY.

Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar menangkan pilgub

JATIMEDIA

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki dalam penghitungan cepat berbagai lembaga survey berhasil menduduki posisi runner up dengan persentase yang tak jauh berbeda dengan pasangan petahana di posisi satu, yaitu Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

Kedudukan Rieke-Teten di posisi runner up itu ternyata dinilai sebagai pengaruh dari Jokowi effect. Keikutsertaan Gubernur DKI Jokowi dalam kampanye Rieke-Teten selama dua hari berhasil menarik simpati masyarakat Jawa Barat. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, hasil penghitungan cepat yang menempatkan Rieke-Teten sebagai runner up menjadi kejutan tersendiri, karena mereka bukan termasuk yang diunggulkan.

"Urutan Rieke-Teten ini kejutan. Dia termasuk yang tidak diunggulkan dari awal," kata Siti, saat dihubungi wartawan, Senin (25/2/2013).

Siti Zuhro justru memprediksi kalau putaran kedua Pilkada Jawa Barat terjadi, seharusnya yang dapat melaju adalah Dede Yusuf-Lex Laksanamana dan tentunya bersaing dengan Aher-Deddy Mizwar. Namun, prediksi Siti Zuhro ternyata meleset dan justru Rieke-Teten yang berhasil mendulang suara. Ia pun tidak menutup kemungkinan, melesatnya suara Rieke-Teten karena keterlibatan Jokowi sebagai juru kampanye mereka.

"Ini kan luar biasa. Tidak menutup kemungkinan ada Jokowi effect," kata Siti Zuhro.

Selain itu, ia juga menilai kalau pengaruh popularitas Jokowi merambat hingga daerah-daerah perbatasan Jakarta dengan Jawa Barat, seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. "Jawa Barat dan DKI ini berpapasan langsung. Mungkin bukan di Bandung tapi, di perbatasan Jawa Barat dengan DKI, seperti Depok yang dekat dengan Jakarta. Pengaruh Jokowi memang menjangkit ke sana dan Rieke bisa menggarap suara," ujar Siti Zuhro.

Namun, kehadiran Jokowi selama dua hari kampanye Rieke-Teten di Bandung dan Depok dianggap Siti Zuhro menyalahi aturan karena tidak mengantongi izin cuti dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Menurut Siti Zuhro, jabatan Jokowi sebagai seorang gubernur dan pejabat publik, seharusnya tak lagi mengutamakan partai yang mengangkatnya, karena saat ini, Jokowi adalah milik masyarakat Jakarta dan terikat dengan semua partai politik yang ada. "Secara logika berpemerintahan, itu tidak boleh. Pejabat publik, apalagi Gubernur, dia terikat pada semua partai. Seharusnya, ia tidak bisa menjadi juru kampanye karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu yang bahaya dan bisa menciderai kinerja Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda itu bekerja untuk warga di wilayahnya," kata Siti Zuhro.

Bambang memilih absen diundang fit and proper test DPP PDIP

Bambang DH

JATIMEDIA

Pemilihan Gubernur Jatim pada Agustus mendatang bakal tidak menarik. Sampai saat ini hanya pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang sudah 'proklamasi'. Calon lain belum nampak.

Bahkan Bambang DH yang disebut-sebut akan maju dari PDIP juga menolak undangan fit and proper test.

Sedianya, Bambang DH yang saat ini menjadi wakil walikota Surabaya diundang fit and proper test pada hari ini di DPP PDIP sebagai bakal calon gubernur. Namun Bambang memilih absen meski undangan itu bersifat wajib.

"Saya tidak mendaftar. Tadi memang ada undangan fit proper test," tegas Bambang DH kepada detiksurabaya.com, Selasa (19/2/2013).

Sikap tegas Bambang DH ini sekaligus menegaskan dirinya tidak pernah berambisi menjadi gubernur maupun wakil gubernur Jatim seperti isu yang berhembus saat demo bersama cabang-cabang PDIP menentang kepemimpinan Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji.

"Ini menegaskan sikap saya. Saya memberikan kanal kepada cabang-cabang yang ingin menyalurkan aspirasi namun saat itu ada yang menuding saya berambisi jabatan dan ingin maju di pilgub," kata Bambang DH.

Bambang yang juga salah satu wakil ketua di DPD PDIP Jatim ini juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepengurusan partai yang telah digelutinya selama ini.

Alasan lain yang meneguhkan ketidakhadirannya dalam undangan DPP adalah tentang pijakan kebijakan partai dalam mengeluarkan rekomendasi calon kepala daerah yang tidak pernah jelas.

"Nggak jelas, pijakan rekomendasinya. Yang ndak mendaftar saja bisa dapat rekomendasi kok," kata Bambang DH. Kegalauan Bambang DH ini manusiawi.

Sebab kasus Pilkada DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi sama sekali tidak pernah mendaftar calon gubernur tetapi justru mendapat rekomendasi. "Ya seperti DKI itu," tambah Bambang.

Kekecewaan lainnya, DPP bagi Bambang DH tidak merespon aspirasi cabang-cabang di Jawa Timur yang menginginkan perubahan yang lebih baik di DPD PDIP Jatim. Bagi Bambang, banyak pelemahan yang sudah disampaikan ke pusat namun tidak mendapat tanggapan yang serius.

"Kita sudah memberikan masukan ke DPP beberapa pelemahan-pelemahan di Jatim menjelang pilgub. Banyak yang sudah kita sampaikan. Pilkada Bojonegoro dan Tulungagung misalnya," ungkap Bambang DH.

Bagi Bambang DH, PDIP adalah rumahnya. Ia tidak ingin rumahnya dinodai oleh kader-kader yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Ibarat rumah itu ada kotoran, maka wajib dibersihkan.

"Kalau tahu ada pelemahan dan usulan cabang untuk perbaikan tidak direspon lak podo njlongkroke," kelakar Bambang DH yang menduga ada konspirasi di elit partai tersebut.

"Contohnya jelang pilgub ini. Apa yang dilakukan PDIP Jatim, ndak ada. Ini juga sudah kita sampaikan ke DPP," katanya.

Dengan sikapnya ini, Bambang DH yang selama ini dikenal cukup loyal sudah siap menerima resiko yang bakal dihadapinya. Termasuk bila ada sanksi atas 'pemberontakannya' sekalipun.

"Ndak masalah, picik kalau saya kena sanksi karena beda pendapat. PDIP kan partai demokrasi, mosok beda pendapat lalu disanksi. Ndak perlu ada kegalauan atau kekhawatiran lah. Yang melawan rekomendasi saja selama ini nggak kena sanksi kok," kata Bambang dengan nada enteng.

Informasi yang dihimpun detiksurabaya.com, sejumlah tokoh PDIP lain dari Jawa Timur juga tidak menghadiri undangan DPP hari ini.

Khofifah Indar Parawansah melakukan sejumlah persiapan

JATIMEDIA

Tak mau terpersok ke dalam lubang yang sama, Khofifah Indar Parawansah melakukan sejumlah persiapan untuk running Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013.

Salah satunya adalah menyiapkan software untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan daftar pemilih tetap (DPT).

"Dulu kita kan tidak sempat melakukan antsisipasi, ternyata Masya Alloh betapa sistemiknya kecurangan Pilgub 2008, betapa masifnya proses-proses manipulasi. Kecurangan dulu nggak sempat kita antisipasi secara mendalam," ujar Ketua Muslimat NU itu usai seminar nasional 'Tantangan Koperasi Dalam menghadapai ASEAN' di Surabaya, Selasa (12/2/2013).

Dia mengaku, baru mengetahui ternyata ada kecurangan dalam DPT setelah selesainya Pigub putaran ketiga di Bangkalan dan Sampang. Untuk mengantisipasi hal itu, tim-nya telah menyiapkan software.

Software tersebut terbukti efektif dengan sistem Informasi Teknologi (IT). Software tersebut, terbukti efektif untuk mengawal DPT agar tetap valid seperti yang terjadi di Jawa Tengah.

"Sistem IT yang memang sudah bisa untuk melakukan kroscek. Kira-kira data pemilih ini cocok atau tidak. Dulu kan banyak dalam DPT ada orang yang lahir pada tahun 2045. Kemudian nama Rohli, mosok (masak) nama Rohli sampe 8 ribu sekian satu kabupaten. Nanti juga masyarakat bisa support agar demokrasi ini di Jawa Timur dapat berjalan dengan baik tanpa ada manipulasi dan kecurangan," kata kandidat cagub yang telah mengantongi rekom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sampai hari ini, Khofifah mengaku prihatin dengan apa yang terjadi dalam Pilgub Jatim 2008 lalu. "Pilgub Jatim 2008 lalu sampai ngelus dodo (mengelus dada) dengan kecurangan yang ada," tuturnya.

Meski demikian, Khofifah mengaku tidak terburu-buru untuk segera melakukan deklarasi. Pasalnya, dengan tenggang waktu yang ada akan digunakan lebih banyak melakukan penyapaan terhadap segenap elemen masyarakat Jawa Timur. Artinya, dalam pilgub 2008 lalu, waktu turun lapangan tidak banyak sehingga di pilgub 2013 akan dimanfaatkan lebih banyak menyapa.

"Nanti lah. Soal deklarasi khan tidak masuk dalam agenda KPU. Sabar dulu ya," ujar mantan Menteri Pemberdayaan Wanita era Presiden KH Abdurrahman Wahid.

DPP Demokrat belum memberikan rekomendasi kepada Pakde Karwo

JATIMEDIA

Kendati tempo pelaksanaan Pilgub Jatim 29 Agustus 2013 makin dekat, namun Soekarwo (Pakde Karwo) belum mengantongi rekomendasi DPP Partai Demokrat (PD). Lalu, kapan rekomendasi Demokrat untuk Pakde Karwo turun?

Ketua Umum DPP Demokrat, Anas Urbaningrum ketika ditemui wartawan di kantor PWI Jatim di Jalan Taman Apsari Surabaya, Rabu (20/2) mengatakan bahwa DPP Demokrat belum memberikan rekomendasi kepada Pakde Karwo karena proses administrasi untuk kepentingan itu sedang berjalan. "DPP baru menerima surat usulan dari DPD PD Jatim dua hari lalu," ujar Anas.

Kendati demikian, tambah politikus asal Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar itu, DPP Demokrat pasti mendukung duet Pakde Karwo-Gus Ipul dalam pilgub. "Itu sudah menjadi pilihan politik Demokrat. Masalah ini secepatnya dibahas di forum Majelis Tinggi partai. Tapi secara politik, sikap kami sudah jelas akan mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf," tegasnya.

Dukungan politik kepada Pakde Karwo-Gus Ipul, katanya, selain didasarkan pertimbangan politik strategis, juga merujuk hasil survei Demokrat yang mengkonfirmasikan kepada warga Jatim bahwa keduanya menorehkan prestasi bagus selama empat tahun kepemimpinannya di provinsi ini.

Dari survei itu, ujarnya, warga Jatim berharap ada keberlanjutan dan peningkatan kinerja dari pasangan Karsa. "Tentu Demokrat tut wuri handayani dengan keinginan masyarakat dan pasti mengusung kembali Pakde Karwo dan Gus Ipul," tandas mantan Ketua Umum PB HMI ini.

Anas mengatakan bahwa surat rekomendasi segera diterbitkan setelah  dirapatkan di Majelis Tinggi partai dan digedok.  "Prinsipnya tidak ada masalah sama sekali," tegas Anas.

Sementara itu, kabar lain menyebutkan, Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya baru mengambil keputusan soal rekomendasi yang diberikan partai ini kepada cagub setelah mengetahui hasil survei dan fakta lapangan.

"Kan Dewan Syuro punya pendapat, nanti kami olah berdasarkan hasil survei, berdasarkan fakta lapangan. Baru nanti kita ambil keputusan," jelas Halim Iskandar saat menghadiri kampanye terbuka pemilihan bupati di Pasuruan, kemarin.

Anas menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak independen

jatimedia.online

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, sejumlah pernyataan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menunjukkan bahwa Anas menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak independen dalam mengusut kasus yang menjeratnya. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi terkait kasus Hambalang. Menurut Donal, pernyataan Anas justru akan menjadi bumerang baginya karena bertolak belakang dengan pandangan publik terhadap KPK.

"Tudingan KPK tidak independen dan diintervensi muncul dari pihak-pihak yang sudah lama tidak suka kepada KPK," kata Donal, ketika dihubungi, Sabtu (23/2/2013).

Donal mengatakan, Anas harus ingat bahwa pernyataan kertelibatan dirinya keluar dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Selain itu, proses hukum perkara Hambalang tidak dilakukan jauh sebelum elektabilitas Demokrat turun. Donal menegaskan, hingga saat ini independensi KPK masih dapat dipercaya. Jika ada pengaruh dari pihak luar, seperti terkait bocornya draf surat perintah penyidikan atas nama Anas, kata dia, itu hanya oknum.

Untuk itu, lanjut Donal, KPK membentuk Komite Etik agar persoalan Anas tidak bergulir pada persoalan politik. Komite Etik harus bisa menemukan pembocor draf sprindik dan mengungkap apa motivasi dari pembocoran itu.

"KPK masih on the track secara kelembagaan. Mereka tidak mungkin bermain mata dengan kekuatan politik yang sedang berseberangan karena hal itu sangat berisiko. Mereka sadar jika itu dilakukan justru akan menggali lubang mereka sendiri," kata Donal.

Pernyataan Anas

Sebelumnya, Anas melayangkan tudingan ada pihak yang mengintervensi proses hukum terhadap dirinya. Sejak awal kasus Hambalang mencuat, Anas mengaku yakin tidak akan terjerat. Ia merasa apa yang disampaikan M Nazaruddin hanya tuduhan yang tidak akan terbukti. Keyakinan itu, menurut Anas, muncul setelah melihat independensi dan profesionalisme KPK.

"Karena saya yakin KPK tidak bisa ditekan opini dan hal-hal lain di luar opini, termasuk tekanan dari kekuatan sebesar apa pun itu," kata Anas, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (23/2/2013).

Namun, ia mengaku mulai berpikir akan terjerat ketika ada desakan agar KPK memperjelas status hukum dirinya. Anas tak menyebut dari siapa desakan itu. Hanya saja, seperti diketahui, di sela-sela kunjungan ke luar negeri, Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengomentari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen.

Ketika itu, Presiden meminta KPK segera menuntaskan berbagai kasus secara tepat dan jelas. "Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar, termasuk kasus Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mendapat sorotan luas masyarakat, tetapi KPK belum menentukan putusannya," kata SBY.

Anas mengatakan, "Saya baru mulai berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas status hukum saya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ketika ada desakan seperti itu, saya baru mulai berpikir jangan-jangan...," katanya.

Ia  lalu mengaku semakin yakin akan menjadi tersangka setelah diminta berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK. Anas tak menyebut siapa yang memintanya itu. Hanya saja, diketahui bersama bahwa SBY selaku Ketua Majelis Tinggi pernah menyebut hal itu ketika memutuskan mengambil alih kewenangan partai.

"Ketika saya dipersilakan lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum tersangka. Apalagi, saya tahu beberapa petinggi Demokrat yakin betul, hakul yakin pasti minggu ini Anas jadi tersangka," kata Anas.

Anas lalu mengaitkan dengan bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas namanya. "Ini satu rangkaian peristiwa yang pasti tidak bisa dipisahkan. Itu satu rangkaian peristiwa yang utuh, sangat terkait erat. Itulah faktanya, itu rangkaian kejadian, dan tidak butuh pencermatan yang terlalu canggih untuk mengetahui rangkaian itu. Bahkan, masyarakat umum dengan mudah membaca dan mencermati itu," papar Anas.

KPK bantah intervensi

Tudingan adanya intervensi atas penanganan kasus Hambalang telah ditepis KPK saat mengumumkan penetapan status tersangka terhadap Anas. Juru Bicara KPK Johan Budi membantah penetapan tersangka terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang adalah pesanan pihak tertentu atau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya politis. Ia menegaskan, penetapan Anas sebagai tersangka karena adanya dua alat bukti yang cukup.

"Tidak ada kaitannya dengan partai atau urusan politik. Kenapa baru sekarang? Karena baru sekarang kami menemukan dua bukti yang cukup, bukan karena pesanan, bukan karena intervensi. Ketika KPK menangani kasus yang melibatkan seseorang pengurus partai atau terkait partai, selalu muncul persepsi itu. Tidak ada intervensi atau pesanan dalam menangani kasus, setiap kasus, tidak hanya Hambalang," papar Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2013) malam.

Soekarwo telah menandatangani surat pemecatan terhadap dua kader DPC Partai Demokrat Surabaya

Wisnu Wardana

JATIMEDIA

Tantangan Wisnu Wardhana kepada Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo terkait penandatanganan surat pemecatan terhadap dirinya terjawab sudah. Saat ini Soekarwo telah menandatangani surat pemecatan terhadap dua kader DPC Partai Demokrat Surabaya, yakni Waisnu wardhana serta Agus Santoso. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPC PD Surabaya Dadik Risdariyanto.

Sebelumnya, Wisnu Wardhana optimistis jika Ketua DPD PD Jatim tidak akan menandatangani surat pemecatan dirinya yang diusulkan oleh DPC. Wisnu beranggapan bahwa dirinya tidak menyalahi aturan AD/ART Partai yang bisa mendongkel dirinya dari naungan Partai Demokrat.

Ketua DPC PD Surabaya Dadik mengatakan, pihaknya sudah menerima surat pemecatan dengan tanda tangan Ketua DPD terhadap dua kadernya yang kini duduk sebagai anggota DPRD Surabaya. "Hari ini, surat pemecatan dari DPD sudah saya terima," ujarnya, Jumat (08/02/2013).

Lebih lanjut, Dadik mengatakan, pihaknya akan meneruskan surat yang bernomor 06/DPD PD.Jatim/2/2013 dan 06/DPD PD.Jatim/2/2013 tersebut kepada Fraksi Demokrat yang berada di lingkungan DPRD Surabaya. Hal ini dikarenakan kedua kader tersebut saat ini menduduki posisi sebagai Ketua DPRD Surabaya (Wisnu Wardhana), serta Ketua Badan Kehormatan DPRD (Agus Santoso).

"Sesuai mekanisme, surat ini akan kita akan kirim kepada DPRD, baik ke pimpinan, maupun kepada Fraksi Demokrat DPRD Surabaya," imbuhnya.

Menurut Dadik, dengan munculnya surat pemecatan dari DPD tersebut, secara otomatis, kedua kader, yakni Wisnu Wardhana serta Agus santoso, saat ini tidak lagi menjadi anggota partai Demokrat.

"Munculnya surat ini, secara otomatis, mereka bukan lagi anggota partai Demokrat. Dan kita akan proses lebih lanjut sesuai mekanisme partai," pungkasnya.

Gamawan Fauzi Aceng Fikri mengguggat

JATIMEDIA

Aceng Bupati Garut

Menteri Dalam Negeri RI, mempersilakan Aceng Fikri mengguggat jika tidak puas dengan keputusan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pemberhentiannya dari jabatanya sebagai Bupati Garut.

"Kalau mau menggugat, silakan saja. Itu hak dia (Aceng) untuk mengguggat," kata dia di Batam, Kamis.

Mendagri menjelaskan bahwa persetujuan Presiden itu diberikan setelah Mahkamah Agung menyatakan jika keputusan DPRD Garut untuk memberhentikan Aceng HM Fikri tidak melanggar peraturan. Pihaknya juga memastikan berkas terpenuhi.

"Keputusan itu meminta Presiden untuk memberhentikan, jadi ini permintaan DPRD Garut untuk memberhentikan. Atas dasar itu kami sudah mengajukan kepada Presiden pada Senin (17/2) karena menurut Undang-Undang dalam waktu 30 hari Presiden wajib memproses keputusan itu," katanya.

Ia mengatakan, sudah menyerahkan surat keputusan pemberhentian tersebut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat.

"Saya meminta Sekda Provinsi untuk menyerahkan surat tersebut pada Aceng," kata dia.

Mendagri mengatakan, meminta Sekda untuk meminta wakil bupati untuk menjalankan tugas bupati menggantikan Aceng Fikri.

"Wakil Bupati Agus Hamdani yang akan melanjutkan tugas Aceng sebagai Bupati Garut," kata Gamawan.

Aceng Fikri melalui kuasa hukumnya berencana mengguggat keputusan pemberhentiannya dari Bupati Garut yang ditandatangani presiden karena dinilai cacat hukum.

Tim kuasa hukum Aceng tengah mengumpulkan berkas-berkas gugatan yang segera akan diajukan.

Bos MNC Group Hary Tanoesudibjo menjadi semangat baru Hanura

Hary Tanoe Sodibyo

JATIMEDIA

Partai Hanura menilai bergabungnya Bos MNC Group Hary Tanoesudibjo menjadi semangat baru menuju Pemilu 2014. Ketua DPP Hanura Saleh Husin mengatakan kader-kader partai menjadi semangat bekerja.

"Ya tentu dengan bergabungnya pak HT (Hary Tanoe) dan gerbong ke Hanura maka ini merupakan darah segar yang membuat para kader penuh semangat untuk bekerja all out termasuk gerbong besarnya pak HT untuk bersatu padu menjadi satu," kata Saleh Husin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/2/2013).

Hary Tanoe, kata Husin, juga akan membantu pendanaan Hanura menuju 2014. Hal itu disambut baik oleh partai yang dipimpin Wiranto.

"Kekuatan besar dimana akan di back full oleh beliau untuk amunisinya. Nah tentu ini akan membuat Hanura bergerak naik menuju besar," kata Saleh.

Saleh juga mengatakan selain HT, anggota ormas bentukan bos media itu yakni Perindo juga telah bergabung ke Hanura.

Mantan Sekjen Partai NasDem, Ahmad Rofiq membenarkan bila gerbong Hary Tanoe siap merapat ke Hanura.

"Sudah siap, ikut semua yang kemarin mengundurkan diri semua yang di propinsi dan kabupaten (bergabung dengan Partai Hanura)," kata Rofiq.

Rofiq beralasan adanya persamaan ideologi antara Perindo dan Hanura. Menurut Rofiq, pilihan itu tidak datang secara tiba-tiba namun melalui pengkajian terlebih dahulu.

"Karena atas pilihan yang sama itulah lantas kita mengikuti apa yang dipilih oleh pak HT. Jadi ya karena semua terpenuhi Hanura yang jadi pelabuhan kawan-kawan," tuturnya.

Rofiq pun tidak mempermasalahkan posisi baru di Hanura. Menurutnya dalam kurun waktu setahun menjelang 2014, posisi tersebut tidak akan efektif.

"Enggak terlalu penting soal jabatan itu karena jabatan membawa konsekuensi logis terkait tanggungjawab. Sementra ini pemenangan konsen di dapil-dapil, pemenangan itu paling strategis. Karena bicara jabatan kurang maksimal," tukasnya.